Jeddah (PHU— Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan arahan agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini harus memberikan pelayanan yang lebih baik dan manusiawi bagi seluruh jemaah asal Indonesia. Arahan tersebut disampaikan kepada Amirul Hajj yang juga Menteri Agama Nasaruddin Umar saat Rapat Koordinasi bersama anggota Amirul Hajj dengan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi jelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Menag menilai, Presiden menaruh perhatian besar terhadap kualitas layanan kepada jemaah Indonesia, yang tahun ini kembali menjadi kelompok jemaah terbesar dari satu negara.

“Pak Presiden menegaskan kepada kami supaya pelayanan haji tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Menag di Jeddah. Jumat (30/5/2025).

Apresiasi dan Kerja Sama Intensif dengan Arab Saudi

Sejalan dengan arahan tersebut, Pemerintah Indonesia—melalui Kementerian Agama dan jajaran terkait—menjalin komunikasi yang erat dan konstruktif dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, khususnya Kementerian Haji dan Kementerian Kesehatan Saudi. Berbagai persoalan krusial berhasil diselesaikan secara diplomatis dan kekeluargaan.

“Alhamdulillah, berkat kerja sama erat dengan Pemerintah Saudi Arabia, terutama Menteri Haji dan Kesehatan, banyak masalah yang sebelumnya krusial bisa diselesaikan. Kita juga berterima kasih karena Indonesia mendapat apresiasi khusus dari Saudi,” ujarnya.

Titik Kritis: Mobilitas Jemaah di Puncak Haji

Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah mobilitas jemaah pada fase puncak haji, yaitu dari Makkah ke Arafah, Muzdalifah hingga ke Mina. Rute ini dikenal sebagai jalur paling padat dan rawan macet selama pelaksanaan puncak ibadah haji.

“Kami minta petugas benar-benar mencermati titik-titik krusial ini. Kemarin sudah dilakukan rapat koordinasi dengan delapan syarikah (penyedia layanan haji) dan Wakil Menteri Haji Arab Saudi, dan alhamdulillah tercapai beberapa kesepakatan penting,” jelasnya.

Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Saudi Arabia menyatakan komitmennya untuk mengintervensi langsung syarikah jika ditemukan persoalan dalam layanan terhadap jemaah Indonesia. Namun demikian, pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya tetap menghormati aturan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Ada kesepahaman bahwa ketika terjadi kendala di tingkat syarikah, Pemerintah Saudi akan langsung turun tangan mengarahkan. Tapi tentu kita tetap menghormati kedaulatan hukum dan aturan nasional Saudi,” ujarnya.

Dengan sinergi lintas negara ini, diharapkan seluruh jemaah Indonesia dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar, aman, dan nyaman, serta mampu meraih predikat haji yang mabrur.